RMI Subang Harapkan Pesantren NU Perhatikan Regulasi Pemerintah

Share to :

Subang, NU Subang Online

Salah satu kekurangan pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU adalah masih kurangnya perhatian terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, akibatnya pengakuan pemerintah terhadap pesantren terkesan kurang atau bahkan tidak ada.

Mengenai hal ini, Rabithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Kabupaten Subang selaku sayap organisasi NU yang bergerak di bidang kepesantrenan mengharapkan agar pesantren-pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama bisa kooperatif dengan pemerintah dan mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan.

“Misalnya saat ini Kemenag sedang membuka registrasi ijin operasional secara online, seharusnya pesantren-pesantren NU bisa segera mengikuti tahapan dan prosesnya. Setelah saya cek ternyata masih banyak juga yang belum melakukan padahal saya sering mengingatkan di beberapa grup,”Ungkap Ketua RMINU Kabupaten Subang, KH Adam Misbahudin Firdaus kepada NU Subang Online. Jum`at (9/10/2020).

Diceritakan Kiai Adam, masih kurangnya partisipasi pesantren dalam mengurus izin operasional ini karena dianggap ribet dan sulit sehingga pihak pengelola enggan untuk melakukannya.

“Mungkin iya ribet jika dilakukan oleh yang gaptek, tapi bagi yang sudah biasa tentu saja tidak ribet,”imbuh Pengasuh Pesantren Al-Multazam Kasomalang itu.

Izin operasional, sambungnya, sangat penting dimiliki oleh pesantren sebab dengan izin operasional tersebut membuktikan bahwa pesantren itu eksis dan resmi diakui pemerintah, selain itu juga dengan izin operasional ini bisa membantu pemerintah dalam menghimpun data pesantren yang ada di Indonesia.

“Jika datanya salah maka pemerintah akan kesulitan untuk memajukan pesantren,”ujar Kiai Adam yang juga Ketua Divisi JRA Jawa Barat ini.

Untuk itu, sambungnya, pihak pesantren terutama pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU diharapkan menyiapkan atau merekrut orang yang ahli dalam bidang IT sehingga proses perizinan bisa dilakukan.

“Apalagi sekarang zaman sudah serba digital, saya kira ke depan akan muncul lagi regulasi-regulasi lain tentang pesantren yang prosesnya dilakukan secara digital,”katanya.

Jadi, kata dia, pesantren sudah saatnya membuka diri dengan teknologi selain sudah menjadi kebutuhan juga mengacu kepada prinsip al-muhafadzatu `alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (menjaga nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik).

“Dan teknologi ini saya kira merupakan wujud dari ashlah sebab dengan teknologi bisa lebih memudahkan dan memang sudah zamannya sehingga kita tidak bisa menghindar,”tambahnya.

Kiai Adam pun mengharapkan kepada pesantren-pesantren NU agar bisa membangun sinergitas untuk kemajuan Bersama sehingga tidak ada kesan pesantren berjalan secara masing-masing.

“Sehingga jika pesantren-pesantren mampu berjamaah dalam organisasi Islam Ahlussunah wal Jamaah An-nahdliyah akan menjadi kekuatan utama dalam membangun negeri dan memperkuat NKRI,”tandasnya.

Selain itu, tambahnya, pesantren juga diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas dan bisa mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari pihak manapun termasuk kepada pemerintah karena dalam sejarahnya pesantren memang hanya bergantung kepada Allah tidak kepada siapapun.

“Biasanya kalau kita menggantungkan rejeki kita kepada seseorang maka Allah akan menutup pintu rejeki yang lain, tapi jika kita bisa bergantung hanya kepada Allah maka Insya Allah pintu-pintu rejeki akan terbuka lebar dan kemandirian ini bisa terwujud,”paparnya.

Baca juga: Kemenag Subang Adakan Lomba Film Dokumenter untuk Santri

Kiai Adam pun berpesan kepada para santri agar selalu rajin belajar dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan kenegaraan sebab agama dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.