Pemprov Jabar Dinilai Belum Perhatikan Kesejahteraan Guru

Share to :

Sukabumi, NUSubang.or.id – Kesejahteraan guru honorer dan non PNS di Provinsi Jawa Barat masih jauh panggang dari api, hal ini bisa dilihat dari penghasilan atau gaji yang didapat berjarak sangat jauh di bawah UMK, padahal guru honor punya peran penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebab menyangkut masa depan generasi bangsa.

Ketua Pergunu Kota Sukabumi, Regina Mulia

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kota Sukabumi, Regina Mulia usai mengisi kegiatan Diskusi Pendidikan; Membentuk Kreativitas, Menata Moralitas yang digelar di Kantor PCNU Kota Sukabumi. Sabtu (11/1/2020)

“Gubernur Ridwan Kamil selaku pimpinan Pemprov Jawa Barat mestinya melihat bahwa yayasan atau penyelenggara pendidikan tidak bisa berperan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan guru,”tegasnya.

Peran pemerintah daerah, kata dia, sejatinya harus mampu memastikan bahwa ketentuan UMK/UMR yang sudah ditentukan benar-benar bisa direalisasikan bukan hanya kepada para pekerja saja tapi juga kepada para guru.

“Pemerintah seharusnya mampu memaksimalkan dalam mendukung lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta agar tujuan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar-benar terealisasi dengan maksimal,”bebernya

Ia pun menilai bahwa sampai saat ini istilah keadilan masih berkutat dalam bahasa manis yang mudah disampaikan namun sulit direalisasikan, sebab berdasarkan fakta di lapangan bisa disaksikan dalam kehidupan para guru honorer yang ‘berperan ganda’ demi menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya.

“Banyak guru yang nyambi kerja sampingan sebab honor guru tidak bisa diharapkan, belum lagi gajiannya telat,”pungkasnya.

Sukabumi, NUSubang.or.id – Kesejahteraan guru honorer dan non PNS di Provinsi Jawa Barat masih jauh panggang dari api, hal ini bisa dilihat dari penghasilan atau gaji yang didapat berjarak sangat jauh di bawah UMK, padahal guru honor punya peran penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebab menyangkut masa depan generasi bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kota Sukabumi, Regina Mulia usai mengisi kegiatan Diskusi Pendidikan; Membentuk Kreativitas, Menata Moralitas yang digelar di Kantor PCNU Kota Sukabumi. Sabtu (11/1/2020)

“Gubernur Ridwan Kamil selaku pimpinan Pemprov Jawa Barat mestinya melihat bahwa yayasan atau penyelenggara pendidikan tidak bisa berperan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan guru,”tegasnya.

Peran pemerintah daerah, kata dia, sejatinya harus mampu memastikan bahwa ketentuan UMK/UMR yang sudah ditentukan benar-benar bisa direalisasikan bukan hanya kepada para pekerja saja tapi juga kepada para guru.

“Pemerintah seharusnya mampu memaksimalkan dalam mendukung lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta agar tujuan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar-benar terealisasi dengan maksimal,”bebernya

Ia pun menilai bahwa sampai saat ini istilah keadilan masih berkutat dalam bahasa manis yang mudah disampaikan namun sulit direalisasikan, sebab berdasarkan fakta di lapangan bisa disaksikan dalam kehidupan para guru honorer yang ‘berperan ganda’ demi menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya.

“Banyak guru yang nyambi kerja sampingan sebab honor guru tidak bisa diharapkan, belum lagi gajiannya telat,”tukasnya.

Untuk itu, atas nama Persatuan Guru Kota Sukabumi, Regina meminta kepada Pemerintah Provinsi agar bisa memperhatikan kesejahteraan guru yang hampir setiap hari membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. (Aiz Luthfi)