Dukungan AS dan Dinamika Politik Dalam Negeri jadi Akar Konflik Palestina-Israel

Share to :

Jakarta, NU Subang Online

Hingga saat ini konflik dan perang saudara antara Palestina dan Israel masih berlangsung. Menurut Pengamat Timur Tengah Universitas Brawijaya (UB), Yusli Effendi, peristiwa memilukan tersebut terjadi karena pengaruh dari faktor sistemik dan politik domestik.

“Pertama faktor sistemik karena dukungan Trump. Aneksasi Israel di tanah Palestina melalui perluasan pemukiman Yahudi, termasuk di Syekh Jarrah, lahir dari restu AS melalui Donald Trump,” ungkap Yusli kepada NU Online, Selasa (18/5).

Ditambahkannya, Trump merupakan Presiden AS yang paling loyal mendukung Israel. Selama Trump menjabat, Israel telah membangun 9.200 rumah baru di pemukiman-pemukiman Yahudi. Peace Now, LSM kiri Israel yang anti premukiman dan pro solusi dua negara mencatat kenaikan 28persen pembangunan rumah Israel per tahun dibandingkan rezim Obama.

Yusli menambahkan, Organisasi Non Pemerintah ini mencatat ada 63 persen pembangunan terletak di area terpencil yang harusnya terlarang. Sepuluh persen bahkan terletak di daerah sangat terisolasi yang tidak ada otorisasi namun diam-diam disokong oleh Pemerintah Israel. Eksekusi pembangunan pemukiman biasanya lahir setelah disetujui, termasuk restu AS, tiga tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa sejak awal menjabat Presiden AS 2017, Trump telah banyak melahirkan kebijakan pro-Israel, termasuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem dan menyalahi kesepakatan internasional untuk menjadikan Yerussalem daerah status quo,” tambahnya.

Pengurus Lakpesdam PCNU Kota Malang ini menambahkan, Trump juga menutup keran bantuan AS untuk lembaga-lembaga PBB yang bekerja mengurangi kesengsaraan warga Palestina.

“Karena ada aliran Dana AS, pembangunan permukiman Israel dimungkinkan karena banyak donor dari AS yang membantu pembangunan ini,” ujar Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya (UB) ini.

Faktor sistemik lain, menurut Yusli adalah adanya Kesepakatan Abraham (Abraham Accord). Kebijakan AS di bawah Trump untuk menawarkan proposal perdamaian dan menciptakan ‘Timur Tengah baru’ sejatinya memperburuk bahkan menaikkan tensi konflik di Kawasan.

“Proposal Perdamaian Trump tak lebih dari teritorialisasi agenda Israel Raya dan ekonomisasi konflik Palestina-Israel,” kata Peneliti Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) UB ini.

Selain mengabaikan kepentingan Palestina, proposal ini melegitimasi perebutan lahan dan kedaulatan untuk Israel dan menjanjikan bantuan ekonomi yang tak signifikan bagi Palestina. Semenjak diluncurkan resmi pada tahun lalu, proposal perdamaian Presiden Donald Trump tak penah sepi dari resistensi dan kritik.

Dengan hanya didampingi PM Israel, Benyamin Netanyahu dan tak menyertakan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Trump merilis rencana perdamaian yang dilabelinya ‘Perjanjian Pamungkas’ (Ultimate Deal). Netanyahu, sebagai pihak yang diuntungkan, merayakannya sebagai ‘Peluang Abad’ (Opportunity of Century).

Dikatakan Yusli, Media Barat melabelinya sebagai Transaksi Abad (Deal of Century) yang lebih berkonotasi kritik peyoratif akibat pesimisme pada solusi yang ditawarkan. Sementara para penolaknya secara sarkastis melabelinya sebagai ‘Tamparan Abad’, ‘Penipuan Abad’, hingga ‘Pencurian Abad’.

Dinamika Politik Dalam Negeri di Israel dan Palestina

Netanyahu dan Hamas berupaya memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan politik di kancah politik domestik Israel dan Palestina. Posisi Netanyahu sebagai PM Israel di ujung tanduk setelah kegagalannya dalam membentuk pemerintahan efektif yang dibangun berbasis koalisi kekuatan-kekuatan politik Israel.

“Dalam dua tahun, Israel telah menyelenggarakan empat pemilu dan Nentanyahu bersama Knesset (parlemen Israel) belum berhasil membentuk pemerintahan,” sambung Yusli.

Politik domestik Israel, kata dia, memang terfragmentasi dalam beragam kekuatan politik meski didominasi parpol berhaluan zionis. Isu keamanan dan kedaulatan Israel menjadi jualan populis untuk menangguk dukungan konstituen dan serangan terhadap Palestina berpeluang mengerek elektabilitas dan legitimasi Netanyahu.

“Hamas juga dalam posisi yang sama. Kepemimpinan nasional Palestina hingga kini masih terbelah antara Fatah dan Hamas,” kata Yusli.

Fatah (Palestinian Authority) berkuasa di Tepi Barat, menempuh jalur diplomatik untuk kemerdekaan Palestina dan didukung Barat, sementara Hamas yang secara de facto penguasa Gaza, menempuh jalur angkat senjata untuk kemerdekaan Palestina dan mendapat dukungan dari Iran.

“Di tengah tuduhan korupsi di tubuh Fatah, serangan Hamas sebagai bentuk pembelaan pada pengepungan Al-Aqsa berpeluang menaikkan elektabilitas Hamas saat Palestina mengadakan pemilu berikutnya,” pungkas Yusli.

Sumber: NU Online