Agar Tepat Sasaran, Bantuan Covid-19 Harus Berbasis Data RT

Share to :

Subang, NUSubang.or.id– Bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 harus tepat sasaran, untuk mencapai hal itu bisa dilakukan dengan cara menyalurkan bantuan berdasarkan data yang ada di tangan pengurus RT.

[Ilustrasi] PC Muslimat NU Subang Bagikan Bantuan Dampak Covid-19
Demikian disampaikan Ketua MUI Desa Caracas, Kalijati, Subang, K Uzen Muzayyin usai mengetahui bahwa data penerima bantuan sosial di daerahnya berasal dari pemerintah provinsi, bukan dari pemerintah desa. Jum`at (1/5).

“Bantuan sosial untuk masyarakat terbilang sensitif jadi pemerintah harus hati-hati, jangan sampai bantuan ini justru malah jadi masalah sosial baru di masyarakat,”ungkap pengurus Ranting NU Caracas itu.

Ditambahkannya, diantara masalah yang sering muncul saat datangnya bantuan semacam ini adalah adanya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang dipicu oleh adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran misalnya ada warga yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu tapi masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Agar bantuan sosial ini bisa tepat sasaran mestinya mekanisme penyaluran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, sebab mereka lebih mengetahui data di lapangan,”tambah Pengasuh Pesantren Nurudzolam itu.

Harusnya, kata dia, Pemerintah pusat atau provinsi hanya memberikan kuota atau nominalnya saja, nanti dalam proses penyalurannya pihak desa yang akan mengatur dana tersebut.

“Kalau ada pihak desa yang bermain dengan dana bantuan ini pasti akan ketahuan sebab kalau urusan bantuan tunai masyarakat cukup jeli dan kritis,”tambahnya.

Menurutnya, masalah klasik semacam ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi sebab saat ini zaman sudah canggih dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat membantu dalam pemutakhiran data.

“Sekarang sudah zaman online tapi anehnya masih ada saja kesalahan dalam data,”keluhnya.

Kejadian ini, sambungnya, bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk selalu melakukan pemutakhiran data setiap waktu agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dengan tepat.

“Data ini sangat penting sebab kalau datanya salah otomatis kebijakannya juga akan ikut salah,”imbuhnya

Kesalahan data ini akan memberikan citra negatif kepada pemerintah desa, terlebih para ketua RT yang menjadi ujung tombak pemerintahan Republik Indonesia.

“Ketika ada kesalahan data seperti ini tentu saja yang disalahkan masyarakat adalah RT karena dianggap tidak memihak kepada warganya padahal RT tidak tahu menahu sebab datanya berasal dari atas, bukan dari RT,”pungkasnya.